Banda Aceh – Anggota DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti mengaku prihatin dengan kondisi krisis air bersih di sejumlah wilayah Aceh Besar. Itu sebabnya, Ia akan menyampaikan persoalan tersebut dalam pandangan umum di rekomendasi Panitia Khusus (Pansus).
Abdul Muchti menyadari bahwa krisis air di Kecamatan Peukan Bada, Lhoknga dan Leupung sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi kondisi hutan yang semakin rusak akibat penambangan.
“Secara pribadi, saya terus memantau kondisi krisis air di Aceh Besar. Hal jangak pendek yang pernah dilakukannya, seperti mendesak PDAM Tirta Montala menyalurkan air beberapa tangki ke gampong-gampong terdampak,” ungkap Abdul Muchti pada diskusi publik yang digelar Solidaritas Perempuan (SP) Bungoeng Jeumpa Aceh, Meunasah Gampong Lambaro Seubun, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, Sabtu, 15 Februari 2020.
Lanjut Muchti, krisis air di Kecamatan Peukan Bada, Lhoknga dan Leupung sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi kondisi hutan yang semakin rusak akibat penambangan.
“Kaum ibu yang paling lelah, tentunya. Ini jujur membuat saya sangat sedih melihat kondisi warga,” kata Muchti di hadapan hadirin diskusi.
Dia menjelaskan Pemerintah Aceh Besar sudah menandatangani kerjasama terkait pasokan air PAM ke gampong-gampong. Hal itu ditargetkan bisa terealisasi tahun 2021 mendatang.
Ia juga memantau debit air di kawasan Mata Ie dan Pucok Krueng, yang juga mengering. Muchti sempat mengusulkan kepada pemerintah agar membenahi ulang bendungan tersebut agar kapasitas penampungan airnya lebih besar.
“Ini tanggung jawab semua pihak, terutama perusahaan yang melakukan perambahan hutan. Perlu perhatian semua lini, dan saya akan memasukkan ini dalam pandangan umum di rekomendasi pansus,” kata Muchti yang juga anggota Pansus Lingkungan di DPRK Aceh Besar itu.
Diskusi tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara aparatur gampong, tokoh perempuan, SP Aceh dan Abdul Muchti selaku anggota DPRK.
Discussion about this post