Banda Aceh – Dengan komitmen yang kuat untuk mewujutkan sistem pengelolaan keuangan dan kinerja yang baik dan bersih, sebagai salah satu lembaga Pemerintah,Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) terus melakukan pembenahan dan pembekalan terhadap sumberdaya manusia (SDM) dilingkungan internal BPKS.
Hal tersebut diwujutkan dalam bimbingan teknis (Bimtek) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang di ikuti oleh sedikitnya 39 peserta dari empat kedeputian dalam BPKS yakni Kedeputian komersil,Kedeputian Umum dan Kedeputian Tekbang hingga target perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2020 dapat tercapai.
Bimtek yang digelar selama Dua hari sejak tanggal 27 sampai dengan 28 Juli 2020 di Banda Aceh tersebut dihadiri langsung oleh Indra Khaira Jaya Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Aceh dengan tiga orang narasumber dari BPKP, Dewan Pengawas (Dewas) BPKS,Plt Kepala BPKS yang diwakili Deputi Penggawasan Abdul Manan,Deputi Komersil Agus Salim,Deputi Tekbag Fauzi Umar dan Kepala Kantor Perwakilan Banda Aceh Lukman Ag.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Dewan Pengawas BPKS Munawar Liza menyebutkan, SPIP di lingkungan BPKS dinilai sangat penting mengingat saat ini sistim pengelolaan keuangan Negara harus dilakukan secara transparan,baik dan benar,hingga pengurangan resiko yang akan berdampak pada pencapaian tujuan.
“Kita berharap, nantinya setelah kegiatan ini,akan terjadi peningkatan yang signifikan atas kinerja dan pengelolaan keuangan BPKS, khususnya di tahun ini yaitu capaian perolehan atas opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga BPKS,” tegas Munawar Liza sekaligus membuka Bimtek SPIP BPKS 2020 Senin (27/7).
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Aceh Indra Khaira Jaya menjelaskan SPIP ini merupakan tindakan pengurangan resiko hingga terpetakan secara baik melalui penguatan pengendalian intern, kelemahan pengelolaan keuangan dan penyimpangan yang bisa menjadi indikasi dan potensi kerugian negara bisa dideteksi sedini mungkin.
” Penyelenggarakan SPIP ini akan berdampak pada program dan kegiatan yang telah disusun hingga respon positif baik dari masyarakat mapun penilaian Pemerintah akan lebih baik untuk BPKS, hingga kinerja nantinya akan menjadi akuntable dan transparan,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Plt Kepala BPKS Ir.Razuardi MT yang diwakili Deputi Pengawasan BPKS Abdul Manan, menurutnya penerapan SPIP bukan sekedar formalitas untuk memenuhi suatu ketentuan peraturan Perundang-undangan. SPIP harus diterapkan sebagai suatu budaya/kultur pengendalian (control culture) yang menjadi bagian dari budaya kerja organisasi saja tapi jauh pada merupakan bentuk komitmen kami dalam mewujudkan good governance dan clean government dengan terus membenahi kinerja dan pengelolaan keuangan BPKS.
”kami himbau kepada seluruh unit kerja yang terwakili dari masing-masing Kedeputian yang ada di lingkungan BPKS untuk wajib menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, sehingga program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan serta pertanggungjawaban keuangan dan kinerja nantinya,” tegas Abdul Manan didampingi Inspektur II Linda Biserka.
Bintek SPIP tahun anggaran 2020 ini dilaksanakan oleh Kedeputian Pengawasan BPKS dengan harapan adanya pembinaan secara berkelanjutan agar nantinya seluruh unit kerja di masing-masing Kedeputian dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian intern-nya sesuai dengan visi, misi dan tujuan lembaga BPKS.
Sumber : Humas BPKS
Discussion about this post